Skripsi Administrasi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI DESA KARYA MUKTI KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA
ABSTRAK
Sariatun Hasanah B10121130, Implementasi Kebijakan Keamanan Dan
Ketertiban Di Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten
Donggala. Dosen Pembimbing I Dr. Abdul Hamid, S.Sos., M.Si M.Si dan
Dosen Pembimbing II M.Kafrawi Al-Kafiah Samsu, S.Sos., M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan
keamanan dan ketertiban di Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten
Donggala, khususnya terkait larangan produksi, konsumsi, dan jual beli minuman
keras tradisional seperti cap tikus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi/arsip. Informan dalam penelitian ini
adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan Desa Karya Mukti,
Masyarakat Desa Karya Mukti, serta Bhabinkamtibmas Desa Karya Mukti.
Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, kondensasi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah model
implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang mencakup empat
variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Dimana ada empat indikator yang digunakan untuk mengetahui baik atau tidaknya
Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Karya Mukti
Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
aspek komunikasi dalam penyampaian dan sosialisasi Peraturan Desa (PERDES)
telah dilakukan, namun belum efektif karena masih ada masyarakat yang
melanggar. Dari sisi sumber daya, jumlah aparatur desa cukup memadai tetapi
kompetensinya masih rendah dan fasilitas pendukung terbatas. Disposisi aparat
menunjukkan komitmen yang tinggi, namun tidak diimbangi dengan sistem
birokrasi dan pengawasan yang kuat. Selain itu, faktor ekonomi seperti minimnya
lapangan pekerjaan menyebabkan masyarakat tetap memproduksi cap tikus
meskipun dilarang. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ini
sangat bergantung pada penguatan kapasitas aparat, peningkatan fasilitas, serta
pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kata Kunci: Implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban, Komunikasi,
Sumber Daya Disposisi, Struktur Birokrasi
Tidak tersedia versi lain