Tesis Administrasi

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAYARAN NON TUNAI SEWA UJI LABORATORIUM DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH

---

ABSTRAK
Alfiah (B 102 23 001), dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembayaran
Non-Tunai Pada Sewa Uji Laboratorium Di Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi
Tengah”. Di bimbing oleh H. Slamet Riadi dan Hj. Suasa.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan
pembayaran non-tunai pada sewa uji laboratorium di Dinas Bina Marga Provinsi
Sulawesi Tengah dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III,
yang mencakup empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi,
dan sikap pelaksana kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan
berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan ini, termasuk pejabat dinas, staf
administrasi, operator sistem, dan rekanan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi komunikasi, sosialisasi dan
edukasi mengenai sistem pembayaran non-tunai sudah dilakukan, namun masih
terdapat kendala dalam pemahaman teknis oleh beberapa pihak. Dari aspek sumber
daya, teknologi seperti mesin EDC dan sistem QRIS sudah tersedia, tetapi masih
ada kebutuhan untuk peningkatan infrastruktur serta pelatihan bagi SDM agar lebih
memahami dan terbiasa menggunakan sistem ini. Dari segi struktur birokrasi, masih
terdapat prosedur administrasi yang cukup panjang dalam pengesahan dan
verifikasi transaksi, yang berpotensi memperlambat proses pembayaran.
Sedangkan dari sikap pelaksana kebijakan, sebagian besar mendukung penerapan
sistem ini karena dianggap meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun masih
ada resistensi dari beberapa pihak yang belum terbiasa dengan sistem digital.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan
pembayaran non-tunai di Dinas Bina Marga telah berjalan dengan baik, tetapi masih
menghadapi tantangan dalam hal pemahaman teknis, pelatihan SDM, efisiensi
birokrasi, dan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih
lanjut dalam bentuk sosialisasi yang lebih intensif, penyederhanaan prosedur
administrasi, serta peningkatan fasilitas dan dukungan teknis agar sistem ini dapat
berjalan lebih optimal.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pembayaran Non-Tunai, Smart
Governance, Edward III, Dinas Bina Marga.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

333.12 Alf i

Penerbit

Palu : Fisip Pascasarjana Untad., 2025

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

333.12

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Alfiah

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar