Tesis Administrasi
AKUNTABILITAS PELAYANAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
ABSTRAK
Yulianti, Stambuk B 102 23 026 Judul Tesis “Akuntabilitas Pelayanan Bantuan
Keuangan Pemerintah Kepada Partai Politik di Provinsi Sulawesi Tengah” di bombing
oleh Abd. Rivai sebagai Pembimbing Utama dan Nuraisyah sebagai Pembimbing
Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pelayanan Bantuan Keuangan
Pemerintah Kepada Partai Politik di Provinsi Sulawesi Tengah. Lokus penelitian ini di
Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah. Informan
dalam penelitian ini berjumlah 7 orang diantaranya 4 dari Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dan 3 dari perwakilan partai politik. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data
dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teori Akuntabilitas menurut Rizal Djalil (2014:450)
sebagai pisau analisis dalam mengkaji Akuntabilitas Pelayanan Bantuan Keuangan
Pemerintah Kepada Partai Politik di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan melihat 3
indikator yaitu Integritas Keuangan, Pengungkapan, dan Ketaatan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ke 3 aspek diatas menuai beragam masalah yang berdampak pada
akuntabilitas pelayanan. Pada aspek Integritas Keuangan menunjukkan bahwa masih
memperlihatkan pola birokrasi yang tidak sehat. Keterbukaan informasi terkait dengan
jumlah anggran yang ada berbeda penyampaiannya terhadap partai politik, sehingga
ketidak sesuaian anggaran yang disiapkan dan diberikan kepada partai politik. Aspek
Pengungkapan, masalah terjadi secara eksternal dimana partai politik. Dokumen
laporan keuangan tidak sesuai dengan apa yang telah di belanjakan, sehingga proses
verifikasi dokumen terjadi secara berulang-ulang. Ketidak pemahaman serta
pembuatan laporan keuangan asal-asalan oleh partai politik dalam menyusun laporan
keuangan yang berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya aspek
terakhir ialah ketaatan, pun menuai beragam masalah seperti Dalam menyusun rencana
anggaran belanja dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai dengan
standar-standar pembiayaan (SBU) yang di atur Pemprov Sulteng. Hal ini menyulitkan
proses pelayanan yang ada di Kesbangpol Pemprov Sulteng. Sehingga proses
Verifikasi dokumen terjadi secara berulang-ulang. Dampaknya, proses pelayanan yang
dilakukan mengalami keterlambatan, kurang informatif, tidak konsisten dalam
memberikan pelayanan khususnya pada penyaluran bantuan keuangan kepada partai
politik. Disamping keluhan-keluhan Partai, juga ada temuan administrasi oleh BPK
berupa kekurangan kelengkapan administrasi pertanggung jawaban kegiatan yang
dilaksanakan seperti tidak adanya bukti kwitansi, selisih dana pertanggung jawaban
tidak sesuai dengan pengajuan, dan foto kegiatan yang tidak dilampirkan.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Pelayanan, Kesbangpol Pemprov. Sulteng.
Tidak tersedia versi lain