Text
EVALUASI KEBIJAKAN PENERAPAN E-GOVERNMENT BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU
ABSTRAK
Ahmad B 101 19 115, dengan judul “Evaluasi Kebijakan Penerapan EGovernment Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kecamatan Palu Selatan Kota Palu “. Dibimbing oleh Rizali Djaelangkara
Selaku Pembimbing Utama bersama Muhammad Rapi Selaku Pendamping
Pembimbing.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji evaluasi proses pada penerapan Egovernment yang termuat dalam satuan layanan publik oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu melalui
Aplikasi Jamsostek Mobile berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 14
Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada penelitian ini menggunakan dasar
penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif dan menggunakan metode purposive
sampling dalam menghimpun data dari informan. Sedangkan didalam penelitian
ini terdapat 6 informan, 2 orang dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dan 4 orang terdiri dari peserta formal maupun informal Badan
penyelenggara jaminan sosial Di Kecamatan Palu Selatan. Untuk mengetahui
hasil pada Evaluasi proses kebijakan penerapan E-government oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kecamatan Palu Selatan Kota
Palu menurut William N. Dunn ada enam indikator yaitu Efektifitas, Efisiensi,
Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa penerapan E-government Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kecamatan Palu Selatan Kota
Palu sudah terlaksana tetapi masih kurang maksimal dilihat dari beberapa aspek
yang belum berjalan dengan baik yaitu efektifitas dan perataan sedangkan 4 aspek
lainya yaitu Efisiensi,Kecukupan, Responsivitas dan Ketepatan sudah terlaksana
dengan Baik. Faktor pendukung dalam penerapan E-government ini adalah
fasilitas dari pihak BPJS Ketenagakerjaan yang sudah memamadai dan
keterlibatan pihak ketiga sedangkan faktor penghambatnya adalah ketidak
mampuan peserta mengoperasikan layanan E-government dan tidak adanya
kepastian aturan yang mengharuskan peserta menggunakan layanan E-government
dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Kata Kunci : Evaluasi, E-government , BPJS Ketenagakerjaan, Jamsostek
Mobile, pelayanan
Tidak tersedia versi lain