Text

Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu

---

ABSTRAK
Iswan Prima Putra Nomor Stambuk B 102 20 033, “Implementasi Kebijakan Aplikasi
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Di Kabupaten Pasangkayu”. (dibawah bimbingan Bapak
HASBULLAH dan Ibu INTAM KURNIA).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan
Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pasangkayu. Jenis penelitian yang di
gunakan adalah penelitian kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan cara purposive.
Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data,
dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu
model analisis interaktif Miles dan Huberman,yaitu proses pengumpulan data, kondensasi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Teori yang digunakan yaitu
teori dari teori Edward III (1980:9-10) berpendapat ada 4 variabel penentu kebijakan publik
yaitu Communication (Komunikasi), Resourchess (Sumber Daya), Dispotition or Attitude
(Sikap) dan Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi). Hasil penelitian menunjukkan
implementasi kebijakan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) terhadap
efektivitas dan efisiensi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten
Pasangkayu belum optimal. Pertama; Aspek Communication (Komunikasi) terjadi kendala
dimana super admin Aplikasi SIPD Kabupaten Pasangkayu sulit berkomunikasi dengan
Pihak Kementrian Dalam Neger selaku penyedia aplikasi. Kedua : Aspek Resourchess
(Sumber Daya) dibutuhkan staf penginput antara 2 (dua) sampai 4 (empat) orang untuk
mendukung kasubag program/analis perencana disamping itu para pimpinan perlu
diberikan bimbingan agar bisa menjalankan aplikasi SIPD, dari sisi sarana dan prasarana
dibutuhkan peremajaan komputer disejumlah perangkat daerah dan penyediaan jaringan
internet di pedesaan, dari sisi ketersediaan anggaran sudah memadai namun dibutuhkan
penambahan honorarium agar sebanding dengan beban kerja para admin. Ketiga Dari aspek
Dispotition or Attitude (Sikap) : aplikasi SIPD tidak efisien dari segi waktu dan Tenaga
dimana admin terkesan bekerja secara marathon dan tidak kenal waktu dan Keempat
Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi) : terlihat sedikit ada irisan antara Kementrian
Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dimana
masing-masing institusi tersebut terlihat terlibat dalam perlombaan pengembangan aplikasi
perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Aplikasi SIPD, Komunikasi, Sumber Daya,
Disposisi, Struktur Birokrasi

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

B. 10220033

Penerbit

Palu : Fisip Untad., 2022

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

B. 10220033

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Iswan Prima Putra

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar