FISIP Library, Tadulako University

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Hukum Tata Pemerintahan: Heteronom dan Otonom
Penanda Bagikan

Text

Hukum Tata Pemerintahan: Heteronom dan Otonom

Faried Ali - Nama Orang; Nurlina Muhidin - Nama Orang;

Hubungan hak dan kewajiban antara pemerintah dengan pihak yan diperintah tidak saja mejadi suatu hubungan yang berlangsung dalam kerangka pemerintahan, akan tetapi ia menjadi suatu kerangka hubungan hukum yang secara mendasar diatur dalam konstitusi negara. Pihak yang diperintah dalam konteks kedaulatan adalah dikonsepsikan sebagai rakyat, namun dari konsepsi inilah menempatkan rakyat dalam peran dan status yang sangat luas.

Rakyat dapat berperan sebagai warga negara ketika konsep rakyat diletakkan dalam konstruk hak dan kewajiban. Ia pun dapat berperan sebagai penduduk ketika peran diletakkan sebagai pihak yang digarap pemerintah, pihak yang dapat dibebebani sejumlah kewajiban melalui otoritas yang dimiliki pemerintah. Ia pun dapat berperan sebagai anggota masyarakat ketika mereka didudukkan sebagai pihak yang dilayani, diayomi dan diperdayakan. Dan tidak kalah pentingnya ketika rakyat dipandang sebagai pemangku kepentingan, maka pemerintah harus menempatkannya dalam konstelasi pemikiran politik. Semua hubungan dalam kerangka pemerintah terhadap rakyat adalah menjadi substansi dari Hukum Tata Pemerintahan Heteronom.

Namun, ketika pemerintah memerlukan aparat penyelenggra kegiatan yang diemban, maka dengan otoritas yang dimiliki, pemerintah pun secara sepihak dapat mengangkat rakyat dalam kapasitas sebagai warga negara untuk menjadi aparatur pemerintah yang terimplementasi pada keberadaan Pegawai Negeri Sipil, Dinas dan Badan serta jawatan. Sebaliknya, dalam kerangka otoritas pengangkatan, maka pemerintah pun memiliki otoritas memindahkan dan memberhentikan. Semua hubungan yang tercipta antara pemerintah karena otoritasnya dengan warga negara yang menjadi/tidak lagi menjadi aparatur pemerintah adalah substansi Hukum Tata Pemerintahan Otonom termasuk di dalamnya hubungan otoritas yang sifatnya istimewa yang terwujud dalam otoritas keputusan sepihak yang diambil dan diberlakukan terhadap warga negara.


Ketersediaan
#
PERPUSTAKAAN FISIP (Rak. 340-349) 340 Ali h
20184617
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
340 Ali h
Penerbit
Bandung : Refika Aditama., 2012
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786028650724
Klasifikasi
340
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Ali, Faried
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

FISIP Library, Tadulako University
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?