Kinerja Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

B.10118191

Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik Dan Keterbukaan Informasi Publik

Untuk memenuhi hak kebebasan memperoleh informasi sebagai hak asasi bagi warga negara dan menjamin terselenggaranya keterbukaan informasi publik sebagai salah satu ciri penting negara demokratis, maka pemerintah memandang perlu menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, untuk menjamin keberlangsungan pelayanan terkait dengan keterbukaan…

Perang Bintang 2014 : Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786027816305

Deskripsi Fisik

xvi, 341 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.6 Muh p

Hukum Kepegawaian di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790072411

Deskripsi Fisik

x, 198 hl,,: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Har h

UUD 1945 (Amandemen)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Tim u

Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786022891437

Deskripsi Fisik

x, 258 hlm. : ill. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.2 Mul s

Undang-Undang Otonomi Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348 - u

Pembaruan Hukum Pajak. Ed.Revisi

Hal penting pada buku ini adalah paparan mengenai substansi hukum yang terkait dengan pembaruan hukum pajak sebagai konsekuensi tax reform, yang tidak dibahas pada buku-buku hukum pajak pada umumnya yang hanya menyalin undang-undang yang mengatur hukum pajak.

Otonomi Daerah : Filosofi, Sejarah, Perkembangan dan problematika

Fokus utama buku ini ada pada pembahasan Pemerintahan Daerah sejak Orde Baru yang memberlakukan UU No. 5 Tahun 1974 sampai kehadiran UU No. 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU No 22 Tahun 1999.

Politik Hukum Integratif UMKM

Buku ini melihat secara lebih kritis, ternyata persoalan UMKM bukan hanya terletak pada persoalan umum seperti modal, SDM dan teknologi, ternyata semua itu diperparah dengan belum adanya pengaturan hukum yang integratif yang menjamin perkembangan mereka.